Sosialisasi PERDA NO.02 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Bengkulu

Diposting tanggal 25-07-2012 15:16:32 oleh soembogo

Sosialisasi PERDA NO.02 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2012 bertempat di Ruang Pola Bappeda Provinsi Bengkulu. Sosialisasi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas /Badan/Biro di Provinsi Bengkulu dan Kepala Bappeda Kab/Kota se- Provinsi Bengkulu. dan Peserta rapat yang terdiri dari BKPRD Provinsi Bengkulu (Bappeda Provinsi Bengkulu, BLH, Dinas ESDM, PU Provinsi Bengkulu, Dinas Pariwisata, Biro Hukum Setda Prov. Bengkulu), dan

I.   Pembukaan

    1. Sambutan Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu oleh Bapak Ir. Edy Waluyo, SH, MM

-          Proses penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTRW) terdiri dari tahapan penyusunan dan tahap legalisasi Raperda RTRW.

-          Raperda tentang RTRW Provinsi Bengkulu telah disahkan menjadi Perda RTRW No. 02 Tahun 2012  pada tanggal 11 Juni 2012.

-          Proses penyelesaian RTRW  kabupaten/kota sudah selesai pada tahap penyusunan dan sekarang dalam tahap legalisasi.

-          Tahap-tahap legalisasi dalam penyelesaian  RTRW Provinsi dan  RTRW kabupaten/kota, yaitu:

  • Surat Rekomendasi Gubernur Bengkulu.
  • Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang, dengan keluarnya surat keputusan oleh menteri pekerjaan umum.
  • Pengesahan substansi kehutanan  dengan keluarnya surat keputusan menteri kehutanan.
  • Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda dan pengesahan draf perda menjadi perda oleh DPRD.
  • Evaluasi Raperda RTRW kabupaten/kota oleh pemerintah provinsi.

-          Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antara kab/kota dengan Tim BKPRD dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah guna mencapai suatu kesatuan sikap pandang dan gerak langkah dalam menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen tata ruang.

-          Penataan ruang merupakan kegiatan yang strategis, multi fungsi, multi dimensi dan multi sektor, karena itu diperlukan koordinasi yang baik.

-          Kabupaten/kota hendaknya menyampaikan secara kontinyu mengenai perkembangan proses penyelesaian perda RTRWK .

-          Dari 10 kab/kota di Provinsi Bengkulu, 2 diantaranya telah sampai pada tahap penyelesaian perda RTRW, yaitu:

  • Raperda RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan  telah selesai melalui  semua tahap dengan terbitnya Perda Nomor 8 tahun 2008 tanggal 11 Desember  2011.
  • Raperda RTRW  Kabupaten MukoMuko telah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan keluarnya surat keputusan Gubernur Bengkulu.
    • Raperda kabupaten/kota sebanyak 8 (delapan) kabupaten/kota saat ini masih melakukan pembahasan di DPRD kabupaten masing-masing.

-          Berdasarkan hasil evaluasi BKPRN, dari 493 Kab/Kota terdapat 265 kab/kota yang sudah menyelesaikan Perda RTRWK, sedangkan untuk RTRWP dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, baru 12 Provinsi yang telah menyelesaikan perda RTRWP termasuk Provinsi Bengkulu.

  1. Sambutan Ketua BKPRD oleh. Drs. Zainal Abidin

-          RTRW memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sebagai landasan hukum utama bagi seluruh pelaksanaan pembangunan fisik daerah serta merupakan dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan dan Administrasi pertahanan yang tercantum dalam UU nomor 26 tahun 2007, pasal 26 ayat 3.

-          Tim BKPRD dibentuk guna membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam koordinasi penataan ruang didaerah sehingga pembangunan dapat berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang.

-          Percepatan penyelesaian RTRW harus menjadi perhatian yang sangat penting demi kelancaraan perkembangan pembangunan di masing-masing daerah.

-          Pemerintah kabupaten/kota diharapkan untuk segera menindaklanjuti proses percepatan penetapan raperda RTRW kab/kota sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di daerahnya

 

  1. II.     Penyampaian Materi oleh Ir. Edy Waluyo, SH, MM

-          Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera telah ditetapkan pada bulan Mei 2012, sedangkan Perda RTRW provinsi telah selesai pada Juni 2012.

-          Rencana tata Ruang Pulau Sumatera memuat tentang Rencana Detail Tata Ruang, untuk itu dalam proses penyelesaian perda kedepanya harus menyesuaikan dengan RTRPS yang telah ada.

-          Fungsi BKPRD sebagai TIM penyusun RTRW harus lebih dimaksimalkan lagi guna membantu percepatan penyelesaian proses Tata Ruang Kab/Kota.

-          BKPRD sebagai TIM penyusun RTRW harus lebih dimaksimalkan lagi guna membantu  proses percepatan penyelesaian Tata Ruang Kab/Kota.

-          Potensi atau produk unggulan masing-masing daerah yang akan ditetapkan dalam RTRW harus disesuaikan dengan icon kab/kota masing-masing daerah.


Pembangunan Provinsi Bengkulu

Dokumen Perencanaan

Buletin BAPPEDA

Download Dokumen

Harga Komoditi

Harga Rata-Rata Bahan Pokok Pasar Tradisional di Kota Bengkulu

Tanggal 28 Oktober 2014

No Jenis Komoditi Harga/Kg ( Rp. )
1. Beras 9.000,-
2. Gula Pasir 11.000,-
3. Minyak Goreng Tanpa Merk 11.000,-
4. Daging Sapi Murni 95.000,-
5. Telor Ayam Ras 18.000,-
6. Cabe Merah keriting 14.000,-
7. Bawang Merah 28.000,-
8. Bawang Putih 20.000,-
9. Ikan Teri Super 52.000,-

Sumber: Disperindag Prov. Bengkulu

Cuaca Bengkulu

    a
    Bengkulu
    Hujan Ringan
    Suhu : 21° -29°
    Kelembapan : 68-97%
Selamat Datang di Website Resmi Bappeda Provinsi Bengkulu, Jalan Pembangunan Nomor 1 Kota Bengkulu